Pilihan Bahasa ID | EN

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(menu2.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory

Filename: core/header.php

Line Number: 73

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(menu2.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory

Filename: core/header.php

Line Number: 73

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include() [function.include]: Failed opening 'menu2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php')

Filename: core/header.php

Line Number: 73

Tanggal : 2014-10-31 20:18:09

Abdi Negara Pionir Penegakan Supremasi Hukum

Minggu, 7 Oktober 2012 | 15:00 WIB

Setu, Web Tangsel - Seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan selama bekerja harus tetap berada di jalur tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebagai pelayan publik, abdi negara menjadi ujung tombak dalam penegakan supremasi hukum.

"Tupoksi merupakan pedoman bagi semua pegawai," ungkap Maman Hilman, dalam acara sosialisasi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Puspiptek, kemarin.

Menurut Hilman, hukum merupakan hal yang harus disepakati, dipedomani dan ditaati oleh semua warga negara. Termasuk bagi PNS dan pegawai honerer di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan.

Seluruh pegawai harus memahami Tupoksi untuk menghasilkan etos kerja yang baik. Setiap mengambil kebijakan dan tindakan hendaknya ada dasar dan alasan kuat yang sesuai dengan hukum.

"Sebab segala sesuatunya berpedoman pada hukum dan pegawai menjadi pionir pelayanan publik. Jika ada kemauan yang tinggi saya yakin pasti bisa," terang mantan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan ini.

Di tempat sama, Untung Saritomo, dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Banten, mengingatkan kepada seluruh  PNS dan tenaga honorer yanga ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar berhati-hati dalam setiap pelaksanaan tugas demi terhindari dari bentuk pelanggaran hukum.

Proses pengadaan barang dan jasa menjadi titik krusial bagi para pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Mereka seringkali tersandung masalah hukum akibat kelalaian dalam mengambil kebijakan dan tak jarang harus berakhir ke meja hijau.

"Biasanya akibat memotong proses dan indikasinya kerugian negara," ungkap Untung Saritomo, dari LKBH KORPRI Banten, kepada Web Tangsel.

Dalam pelaksanaan proses lelang pengadaan barang dan jasa, terang Untung, ada tahapannya. Pegawai jangan sekali-kali mempersingkat proses untuk mencari keuntungan dan merugikan pihak lain.

Ia mencontohkan, misalnya pada bagian tahapan pengumuman pembukaan lelang tender yang harus dipublikasikan ke media massa. Tahapan tersebut kerap disepelekan para panitia lelang dengan mengurangi jumlah media massa yang dijadikan mitra pengumuman.

Padahal, tahapan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta unsur pidana di pasal 3 UU Tippikor. Untung mengingatkan, agar hati-hati dalam setiap tugas terhindari dari bentuk pelanggaran hukum.

Payung hukum tersebut menurutnya tak hanya diperuntukan bagi para pejabat tinggi dan pelaksana dilingkungan pemerintah daerah saja. Pegawai honorer juga tak akan luput dari jeratan hukum bila memang ditemukan indikasi penyelewengan keuangan negara.

"Jangan berpikiran tidak akan ada apa-apa. Tapi harus berpikir kalau ada apa-apa. Selama lewat di jembatan yang kecil dan perlu kehati-hatian dengan menggunakan kacamata kuda," pesannya.

Untung menambahkan, bagi para pegawai yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan hukum LKBH. Pihaknya siap memberikan bantuan karena telah disiapkan sejumlah pengacara untuk mendampingi selama proses hukum berjalan. Yakni, selama proses litigasi pendampingan yang sudah masuk ke pemeriksaan hingga persidangan dan non-litigasi adalah konsultasi hukum.

Mekanisme awalnya mengajukan bantuan tertulis dengan melapirkan identitas dan catatan kronologis tentang masalah hukum yang membelit pegawai tersebut.

"Sepanjang anggota KORPRI mengajukan bantuan hukum, maka LKBH akan membantu," jelas Untung, seraya enggan menceritakan jumlah dan nama pegawai di Kota Tangsel yang telah mengajukan bantuan hukum ke pihaknya.

Acara yang digagasi oleh Kantor Korpri Kota Tangerang Selatan ini, hadir sebagai peserta perwakilan dari masing-masing wilayah di 54 kelurahan/desa. (bpti-ts)

Copyright © 2011
Situs Resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dilindungi oleh Undang-undang.
Dikelola oleh Bagian Pengelola Teknologi Informasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Email:info@tangerangselatankota.go.id